Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta sepakat menggratiskan biaya pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri maupun swasta di Jakarta mulai Juli 2025. “Sudah disepakati ke depan, sekolah gratis untuk di sekolah negeri, swasta,” ungkap Ketua DPRD Jakarta Khoirudin melalui siaran pers, Jumat (1/11/2024).
Khoirudin mengatakan, DPRD dan Pemerintah Provinsi Jakarta juga menyepakati nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2025 sebesar Rp 91,1 triliun.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi dengan Khoirudin bersama tiga wakilnya, Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Basri Baco.
Melalui kesepakatan tersebut, kata Khoirudin, pihaknya dan Pemprov Jakarta ingin memastikan setiap alokasi anggaran sejalan dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2025, disepakati pula sejumlah program prioritas.
Selain sektor pendidikan, ada pula bidang kesehatan dan infrastruktur. Ia menyebut, kerja sama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Jakarta penting demi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Khoirudin pun mengajak masyarakat memberikan masukan untuk pembangunan Jakarta, agar berbagai program dan kebijakan berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga. “Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam pelaksanaan kebijakan ini agar semua program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi warga Jakarta,” kata Khoirudin.
